Polri Dianggap Melawan Presiden

Sikap Polri yang berlebihan dalam menanggapi perbedaan pendapat di tubuh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dianggap sebagai bentuk pembangkangan polisi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perlawanan itu ditunjukkan melalui penolakan menandatangani laporan dan niat mengundurkan diri wakil Polri di Satuan Tugas, Inspektur Jenderal Herman Effendy.

“Markas Besar Kepolisian menantang dan membangkang terhadap kebijakan Presiden dengan adanya penolakan Herman itu,” kata Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Partai Demokrat, Rachland Nashidik, kemarin. Menurut dia, Satuan Tugas adalah "senjata" Presiden Yudhoyono untuk memberantas praktek mafia hukum di negeri ini. “Presiden ingin mafia hukum diberantas, termasuk di kepolisian.”

Pengunduran diri Herman itu didahului sikapnya yang tak bersedia menandatangani laporan triwulanan Satuan Tugas kepada Presiden Yudhoyono. Padahal lima anggota Satuan Tugas sudah menandatangani laporan itu. “Herman tidak menyetujui salah satu poin utama laporan itu, yaitu pemberantasan mafia hukum di kepolisian,” kata Rachland. Keengganan Herman inilah yang diduga menjadi biang keretakan di tubuh Satuan Tugas.

Sikap Herman ini, kata Rachland, diyakini merupakan cerminan dari sikap Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan kepolisian. Apalagi, Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Edward Aritonang pekan lalu memberi komentar yang membela sikap Herman. “Tak mungkin mereka bersikap demikian tanpa sepengetahuan Kapolri,” katanya. “Yang mesti segera diganti itu seharusnya Kapolri.”
Pakar hukum dari Universitas Andalas, Saldi Isra, pun menganggap reaksi Polri yang berlebihan itu sebagai serangan terbuka kepada Presiden. “Karena, pada hari ini mereka sebetulnya menolak Satgas Anti-Mafia Hukum,” ujar Saldi dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin. Saldi sudah lama menengarai, dalam banyak kasus, Kapolri seperti tidak enjoy dengan agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum. “Ini bukti kesekian kali.” Karena itulah Saldi mendesak Presiden mengganti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang menyebut rencana pengunduran diri Herman Effendy sebagai tindakan individu. “Bedakan sikap individu dengan sikap kepolisian secara keseluruhan,” kata Edward lewat sambungan telepon.

Ia menegaskan, sikap itu bukan pula berarti pembangkangan polisi kepada Presiden Yudhoyono. “Siapa itu yang bilang membangkang? Biar saya catat namanya,” katanya. “Sikap Herman belum tentu sikap kepolisian dan Kapolri.”

Edward mengaku sempat berbicara dengan Herman tentang pengunduran itu. Alasan utamanya, kata Edward, adalah perbedaan prinsip Herman dengan anggota Satgas lainnya. “Apa isi perbedaan prinsip ini, cukup saya dan Herman saja yang tahu,” katanya.